Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno saat memimpin Kunjungan Kerja ke NTB di Mataram, Senin (30/10/2017). foto:mastur/afr

Komisi XI DPR RI sangat terkesan dengan penyaluran Kredit Untuk Rakyat (KUR) di Provinsia Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berjalan cukup baik. Apalagi penyaluran KUR ini telah diperiksa dan dinilai  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan  memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Ini bisa menjadi contoh bagi provinsi atau kabupaten lain bagaimana dalam penyaluran KUR dengan laporan administrasi keuangan yang baik. Tidak ada penyelewengan apalagi korupsi," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno saat memimpin Kunjungan Kerja ke NTB di Mataram, Senin (30/10/2017).

Tim menggelar pertemuan dengan Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi, anggota Dewan Komisioner OJK Tirta Segara, BPS, Perbankan dan PT Askrindo serta Perum Jamkrindo. 

Menurut Soepriyatno, peran perbankan khususnya dalam penyaluran KUR mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Khususnya di NTB, KUR untuk UMKM dan koperasi  telah memajukan sektor ini ditambah NTB kini menjadi daerah tujuan wisata yang potensial.

Anggota Tim Kunker Wilgo Zainar mengharapkan KUR disalurkan juga ke masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan bankable tapi usahanya visible terutama dibawah Rp 25 juta dan jangan dibebankan oleh adanya agunan.

"Kita berharap keberpihakan perbankan pada sektor mikro, UMKM, pertanian dan peternakan yang menjadi konsen pemerintah dalam mendorong perekonomian yang tumbuh dari masyarakat," kata politisi Gerindra dari Dapil NTB ini.

Hal senada diharapkan anggota Tim Nurhayati Ali Assegaf supaya dipikirkan akses kepada masyarakat mendapatkan KUR dengan mudah. Dalam kaitan ini Jamkrindo selaku penjamin bisa bekerja sama dengan bank penyalur supaya kredit itu bisa langsung dimanfàatkan masyarakat.

"Dengan KUR diharapkan masyarakat tidak lagi terlibat dengan bank-bank rentenir," tegasnya. Anggota DK OJK Tirta Segara menjelaskan realisasi KUR pada September 2017 mencapai Rp 69,68 T atau 65,34 persen. 

Khusus untu NTB penyaluran KUR hingga Agustus 2017 mencapai Rp2,5 T. Rinciannya perdagangan besar dan eceran 63,15 persen, pertanian, perburuhan dan kehutanan 21,75 persen dan industri pengolahan 4,6 persen. (mp/sc)